Syekh Surkati, Islam, dan Modernitas Jamak di Nederlands-Indië

Perspektif KBA News, Sabtu, 29 Maret 2025

Buni Yani

Lancar dan intensifnya komunikasi antar tokoh bangsa di zaman kolonial Belanda meskipun mereka berasal dari organisasi dan ideologi berbeda sangatlah menginspirasi dan layak jadi pelajaran bagi generasi sekarang. Tokoh Islam yang satu menjalin persahabatan dengan tokoh Islam lainnya lalu mengadakan pertemuan nasional, membantu sesama Muslim, dan mendirikan organisasi lintas organisasi.

Tidak cuma itu. Tokoh-tokoh Islam ini juga menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh dari spektrum politik dan ideologi berbeda—atau bahkan (yang dikesankan) bertolak belakang. Mereka bersahabat, saling mengunjungi, dan bila ada salah satu di antara mereka yang dijebloskan ke dalam penjara oleh pemerintah kolonial Belanda, maka mereka yang ada di luar penjara merasa berkewajiban untuk membantu.

Syekh Ahmad Surkati dari al-Irsyad bersahabat dengan KH Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah, KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahab Hasbullah dari Nahdhatul Ulama, Muhamad Natsir, KH Mas Mansur, HOS Tjokroaminoto, Haji Abdul Karim Amrullah—ayah Hamka yang biasa dipanggil Haji Rasul, dan Kasman Singodimedjo. Mereka rutin saling silaturahmi, bertukar kabar, yang kemudian menghasilkan pertemuan-pertemuan organisasi Islam berskala nasional.

Syekh Surkati juga bersahabat dengan pejuang dari organisasi bukan Islam seperti Semaun—tokoh Sarekat Islam merah yang kelak dikenal sebagai tokoh PKI, proklamator Soekarno, dan jurnalis Marco Kartodikromo. Ketika Marco dibuang dan dijebloskan ke dalam penjara di Boven Digoel oleh Belanda, Syekh Surkati secara sembunyi-sembunyi mengirimkan bantuan ke keluarga Marco.

Inilah sepotong kisah yang termaktub di dalam novel Tapak Mualim: Syekh Ahmad Surkati (1875-1943) karya Ady Amar yang terbit dan diluncurkan di PDS HB Jassin pada November 2024. Seperti tertulis di sampul buku, karya ini adalah “sebuah novel sejarah”, yang memang sarat dengan informasi penting sejak kedatangan Syekh Surkati di Batavia pada tahun 1911.

Ady Amar menggunakan gaya bercerita orang pertama tunggal “aku”—yang dalam hal ini adalah Syekh Surkati sendiri—di dalam menggambarkan Nederlands-Indië sebelum merdeka menjadi Indonesia pada tahun 1945. Ady dengan piawai merangkai peristiwa demi peristiwa dengan riset yang tidak mudah sehingga mampu menghadirkan atmosfir Hindia Belanda pada paruh ke-2 hingga ke-4 abad ke-20.

Inilah novel yang harus dibaca oleh semua anak bangsa untuk memahami perjalanan bangsa sebelum meraih kemerdekaan. Novel yang tidak saja kaya data tetapi juga bisa menjadi pintu masuk untuk memahami peran organisasi dakwah seperti al-Irsyad dalam kaitannya dengan organisasi-organisasi Islam lainnya, serta organisasi-organisasi non Islam yang sedang berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda.

Bagian paling penting dalam kisah persahabatan antara Syekh Surkati yang selalu mengenakan gamis itu adalah ketika sang mualim berjumpa dengan HOS Tjokroaminoto yang selalu mengenakan pakaian adat Jawa lengkap dengan blangkon. Di tengah runcingnya perbedaan pemahaman keagamaan selama 10 tahun Jokowi berkuasa—yang sengaja memecah-belah bangsa—kisah ini menjadi mengharukan.

Di masa lampau, baju dan tampilan luar tidak pernah menimbulkan friksi atau konflik. Para santri, kaum abangan, dan non Muslim tidak pernah mempermasalahkan perbedaan pemahaman keagamaan karena mereka semua tahu musuh bersama adalah penjajah Belanda. Namun di masa Jokowi yang zalim, persoalan ini digosok-gosok terus dengan kriminalisasi secara keji terfokus ke umat Islam.

Sosok HOS Tjokroaminoto—begitu namanya ditulis dalam buku sejarah yang merupakan singkatan dari Hadji Oemar Said Tjokroaminoto—adalah eksemplar pria Jawa di masa lalu yang sudah mulai mengenal Islam namun tidak menganggap kejawaan harus ditinggalkan. Tiga nama pertamanya sangat Islam, tetapi dia tetap merasa perlu mempertahankan nama ningrat Jawa-nya.

Novel sejarah Tapak Mualim yang menggunakan point of view “aku” Syekh Surkati ini cukup adil dalam memotret peristiwa sejarah secara umum yang pernah terjadi di Nederlands-Indië. Dinamika perbedaan pendapat di dalam organisasi al-Irsyad serta polemik sayyid-non sayyid ditulis dengan cukup baik.

Perbedaan pandangan, atau bahkan pecahnya kepengurusan al-Irsyad oleh karena perbedaan pendapat, diceritakan dengan cukup berimbang. Bila tidak diceritakan, maka generasi penerus al-Irsyad, dan juga umat Islam secara umum, tidak akan tahu bagaimana perjuangan membangun organisasi bukanlah hal mudah. Dan itu artinya tidak ada yang bisa dipelajari dari masa lalu. Namun bila diceritakan dengan berlebihan, ini juga potensial menurunkan semangat juang para irsyadiyyin pada masa kini.

Hal yang sama juga ketika Ady Amar menangani kisah asal-muasal berdirinya al-Irsyad, yakni sebagai akibat dari pamitnya Syekh Surkati dari Madrasah Jamiat Khair. Syekh Surkati merasa sudah tidak nyaman dengan perlakuan pengurus madrasah setelah dia memberikan pendapat soal bolehnya pernikahan antara wanita sayyidah dengan lelaki bukan sayyid.

Pendapatnya yang membolehkan pernikahan itu rupanya berujung penerimaan yang kurang simpatik dari sebagian pengurus Jamiat Khair dari kalangan sayyid. Ini membuat Syekh Surkati, mualim yang mengajarkan konsep “al-musawah” atau kesetaraan bagi semua umat manusia sesuai dengan ajaran Islam itu, merasa harus mencari tempat baru untuk berdakwah.

Bagian ini juga ditangani dengan cukup berimbang oleh Ady Amar. Bagian ini perlu disinggung kembali sebagai unit analisis karena masih relevan dengan kondisi sosial-masyarakat kita sekarang. Polemik Ba’lawi-non Ba’lawi beberapa waktu lalu yang cenderung kontraproduktif mestilah belajar dari kisah masa lalu seperti yang pernah dialami oleh Syekh Surkati. Sang mualim yang lembut hati itu pamit dengan cara baik-baik dari Madrasah Jamiat Khair lalu mendirikan al-Irsyad.

Bahkan Syekh Surkati sempat diminta untuk "mengungsi" ke Lawang, sebuah daerah berhawa dingin di Malang, Jawa Timur, demi menghindari gesekan yang lebih besar akibat perbedaan pandangan. Sang mualim sama sekali tidak menolak untuk menarik diri dari polemik yang sedang berlangsung. Inilah contoh adab seorang ulama yang berilmu tinggi. Yang selalu menjadi perhatian dan prioritas utamanya adalah persatuan umat.

Syekh Surkati, seperti ditunjukkan dalam novel, telah berjasa menanamkan benih-benih persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya umat Islam, melalui perjuangannya yang tanpa henti. Ia terlibat secara aktif dalam pelaksanaan Congres al-Islam di Tjirebon dan Solo, dua pertemuan tingkat nasional yang bertujuan untuk mempersatukan organisasi-organisasi Islam se-Hindia Belanda.

Sang mualim berhati lembut itu sangat tidak tahan melihat kezaliman yang dilakukan oleh manusia yang satu kepada manusia lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh penjajah Belanda kepada inlander—yang dikenal dalam literatur modern sebagai l'exploitation l'homme par l'homme. Dia kemudian akan sigap membantu dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apa pun.

Namun sebagai manusia "politik" dalam arti luas, Syekh Surkati merasa tidak cukup mengandalkan perjuangan yang hanya berhenti pada level individu saja. Dia lalu menyusun barisan dalam bentuk wadah organisasi untuk membantu jamaah haji yang tidak mendapatkan hak-hak semestinya. Dalam menunaikan ibadah haji di Mekkah banyak umat Islam dihalau oleh pemerintah kolonial Belanda.

Majalah Balai Poestaka melaporkan terdapat sekitar 4 ribu jamaah haji asal Hindia Belanda, bahkan ada yang mengatakan sampai 7 ribu, terpaksa bermukim di Mekkah, dan kebanyakan dari mereka hidup terlunta-lunta. Jamaah haji yang memilih menetap di Mekkah dan belajar di sana sangat bergantung pada kiriman sango dari orang tua di Hindia Belanda dan mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka oleh karena pembatasan yang ketat oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pemerintah kolonial Belanda diduga memang sengaja mempersulit umat Islam di Mekkah, baik bagi mereka yang sedang melakukan ibadah haji, menuntut ilmu, menjalankan perniagaan, ataupun bagi mereka yang melakukan kunjungan biasa. Karena kezaliman pemerintah kolonial Belanda inilah maka Syekh Surkati membentuk Komite Penolong Haji yang kemudian berdampak pada perbaikan kondisi umat Islam di Mekkah.

Bagi peneliti modernitas, novel Tapak Mualim memberikan insight yang penting karena menghadirkan serpihan kecil mengenai bagaimana Nederlands-Indië di bawah pemerintah kolonial Belanda tidak luput dari apa yang disebut oleh para sarjana sebagai colonial modernity (modernitas kolonial). Istilah ini menjelaskan bahwa modernitas, yang dalam hal ini dipahami sebagai kemajuan, tak luput dari peran penjajah yang membawa kemajuan ke daerah jajahan.

Hal ini misalnya ditunjukkan dengan organisasi seperti al-Irsyad yang berdiri menggunakan AD/ART dan harus mendapatkan izin dari pemerintah kolonial Belanda. AD/ART adalah konstitusi sebuah organisasi yang tidak ditemukan dalam perkumpulan-perkumpulan tradisional. Bisa dipastikan Belanda-lah yang membawa konsep organisasi modern seperti ini.

Modernitas Islam yang berbeda dengan ideologi, kepercayaan dan filsafat pemerintah kolonial Belanda menjadi isu sentral dari Tapak Mualim bila kita secara seksama menelisik fragmen-fragmen yang tersaji dari awal sampai akhir novel. Ady Amar secara tekun mengumpulkan serpihan-serpihan yang menunjukkan Islam memiliki pendapat sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan kemajuan atau modernitas.

Syekh Surkati sangat paham bahwa modernitas tidaklah tunggal, meskipun dia tidak menyandarkan pendapatnya pada teori khusus mengenai kebudayaan. Yang jelas, sebagai ulama yang memiliki wawasan yang luas, sang mualim paham bahwa modernitas Islam haruslah berlandaskan al-Qur’an dan Hadits.

Ini mungkin sejenis teori yang mewujud menjadi amaliyah nyata, bukan sekadar teori an sich seperti di Barat yang dikenal sebagai modernitas jamak (multiple modernities) (Eisenstadt 2000), yang berpendapat bahwa aspirasi dan praktik modernitas tidaklah tunggal. Teori ini mengeritik para sarjana yang berpendapat modernitas atau kemajuan hanya bisa diatribusikan dan diasosiasikan dengan Barat. Sebaliknya, kata teori ini, modernitas itu jamak, dan bisa ditemukan di mana saja sesuai kondisi budaya setempat.

Modernitas Islam jelas punya teori dan praksis sendiri yang berbeda dengan kebudayaan, peradaban dan agama lain. Islam mengajarkan seperangkat tata cara menuju kemajuan, yaitu kemajuan menurut akidah Islam. Syekh Surkati tidak mengatakan teorinya secara lantang, namun siapa pun pembelajar modernitas akan cepat menangkap pesan di balik ajaran dan gerak perjuangannya—yang memang bisa disebut modernitas Islam.

Ady Amar berulang kali menggambarkan bahwa dasar dari perjuangan para mujahid Islam dalam novelnya berasal dari para ulama, terutama ulama pembaharuan Islam seperti Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, dan Jamaluddin al-Afghani. Syekh Surkati setidaknya bersentuhan dengan ide-ide para mujaddid itu, lalu tersambung dengan wacana pan Islamisme yang dimimpikan oleh hampir semua aktivis Muslim.

Kedalaman pengetahuan Syekh Surkati, termasuk mengenai modernitas Islam khususnya di Nederlands-Indië, dengan nyata ditunjukkan dengan undangan untuk memberikan ceramah bagi para mahasiswa STOVIA, sekolah kedokteran pribumi paling elit pada waktu itu. Tidak hanya itu, beberapa ambtenaar pemerintah kolonial Belanda sengaja datang ke kediaman sang mualim untuk diajari agama Islam. Ini fakta yang tidak bisa dibantah bahwa sang mualim memang berada dalam lingkaran kemajuan bangsa—yang kelak akan menghasilkan kemerdekaan.

Sekali lagi, ini novel yang mesti dibaca oleh semua anak bangsa karena kayanya informasi penting di dalamnya. Luasnya wawasan penulis yang juga dikenal sebagai kolumnis memberikan nilai tambah dalam memilih, meramu, dan menghadirkan informasi yang punya nilai sejarah tinggi.

Kita berharap akan semakin banyak peristiwa-peristiwa penting sejarah dijadikan novel sehingga gampang dibaca oleh khalayak luas. Khusus untuk novel Tapak Mualim, penulisnya perlu mempertimbangkan membuat indeks subyek dan nama tokoh di akhir novel untuk memudahkan pencarian informasi sejarah yang penting. Bukan tidak mungkin, bila novel ini memenuhi kelayakannya sebagai sumber informasi, maka ia akan dijadikan referensi yang bermanfaat di perguruan tinggi.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah, maaf lahir dan batin. ***

Pasar Menolak Duet Prabowo-Jokowi, Indonesia Semakin Gelap Gulita

Perspektif KBA News, Sabtu, 22 Maret 2025

Buni Yani

Tragedi Selasa gelap di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan sinyal penolakan pasar terhadap Presiden Prabowo karena banyak kebijakannya yang dianggap anti pasar atau setidaknya tidak memberikan kepastian kepada para investor. Harga-harga saham unggulan berguguran karena terjadinya aksi jual di lantai bursa oleh pialang asing. Celakanya, langkah gelap ini diikuti oleh pialang lokal sehingga harga-harga saham berguguran satu per satu.

Pada hari naas itu IHSG sempat anjlok sebesar 6,12 persen yang membuat perdagangan di lantai bursa dihentikan untuk sementara. Kinerja BEI terburuk di Asia pada hari itu. Sementara bursa-bursa saham di seluruh Asia mencatat kenaikan, di pihak lain hanya BEI yang mengalami keterpurukan.

Selasa gelap 18 Maret 2025 menunjukkan reaksi sebab-akibat biasa di lantai bursa. Mekanisme pasar biasa yang digerakkan oleh permintaan dan penawaran biasa yang dikenal dengan invisible hand seperti diteorikan oleh pemikir ekonomi Adam Smith pada abad ke-18. Namun kejadian gelap di lantai bursa ini menjadi tidak biasa karena bergugurannya harga-harga saham unggulan dipicu sebagian besar oleh faktor internal yaitu sinyal anti pasar oleh Presiden Prabowo sendiri.

Analis yang dikutip media-media asing mengatakan panic selling di lantai bursa disebabkan oleh tidak jelasnya sumber pembiayaan MBG, pendirian Danantara, pembangunan IKN, rumor mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan terakhir, rencana disahkannya RUU TNI. Investor asing merasa kebijakan pemerintah dalam menangani hal-hal ini mengkhawatirkan dan melawan logika pasar.

Investor tidak yakin dengan masa depan ekonomi Indonesia karena pembiayaan MBG berasal dari dana yang dipotong dari program-program di berbagai kementerian—yang memicu munculnya kekhawatiran akan absennya disiplin fiskal pemerintahan Prabowo. Pendirian Danantara, lembaga yang menampung dana dengan jumlah super besar, yang pengelolaannya dipercayakan kepada orang-orang politik, tidak membuat yakin investor asing.

Mangkraknya IKN yang telah memakan dana besar dan kelanjutan pembangunannya membuat investor khawatir akan pengaruhnya pada ekonomi nasional. Isu mundurnya Sri Mulyani membuat investor bertanya-tanya mengenai masa depan dan kebijakan ke depan. Dan, yang tidak kalah pentingnya, ngebetnya DPR dan pemerintah mengesahkan RUU TNI yang menuai kontroversi dan penolakan publik dilihat investor asing sebagai anti demokrasi.

Sebenarnya Selasa, 18 Maret 2025 bukanlah satu-satunya kejadian menurunnya nilai IHSG yang disebut pengamat sebagai penolakan terhadap pemerintahan Prabowo. Pada 21 Oktober, atau satu hari setelah Prabowo dilantik, IHSG turun 0,86 persen. Setelah Danantara diluncurkan pada 24 Februari 2025, lantai bursa bereaksi negatif dengan turunnya IHSG sebesar 2,4 persen.

Meskipun IHSG naik tipis pada perdagangan hari Rabu dan Kamis, namun pada perdagangan hari Jumat, 21 Maret 2025, IHSG kembali anjlok sebesar 1,94 persen. Volatilitas ini diperkirakan akan terus berlangsung selama tahun 2025 di tengah tidak menentunya kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo dalam menangani berbagai macam hal.

Namun begitu, Prabowo kelihatan tidak sensitif dengan soal-soal ekonomi ini, meskipun pendukungnya selalu membanggakannya sebagai putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo. Rontoknya nilai IHSG tidak membuat Prabowo melakukan evalusai terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Sebaliknya, ini yang disayangkan, Prabowo meremehkan kejadian ini dengan mengatakan rakyat tidak tahu apa itu bursa.

Di dalam negeri, legitimasi Prabowo semakin susut oleh karena banyaknya persoalan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat dan bertentangan dengan apa yang dinarasikannya selama ini. Dia melakukan efisiensi padahal jumlah kabinetnya sangat besar, mungkin yang terbesar di dunia. Rapat-rapat diadakan di hotel mewah padahal ada gedung sendiri yang bisa dipakai—yang tidak menunjukkan adanya efisiensi.

Prabowo pernah mengatakan akan mengejar koruptor bahkan sampai Antartika. Baru-baru ini dia kembali mengatakan akan membangun penjara di pulau terpencil. Namun pernyataan-pernyataan Prabowo sejauh ini hanya berhenti di pernyataan saja yang tidak punya kenyataan di lapangan. Publik dengan gampang menegasikan pernyataan-pernyataan tersebut karena Jokowi dan keluarganya yang sudah berulang kali dilaporkan ke KPK tidak kunjung diproses hukum.

Prabowo harus paham bahwa publik, juga pasar, lebih percaya tindakan dan kenyataan daripada seribu kata dan janji. Ini sesuai dengan kata pepatah Inggris yang sangat terkenal, action is louder than words. Seribu janji dan pidato yang kosong tidak ada artinya dibandingkan dengan satu tindakan nyata yang bisa meyakinkan pasar dan publik.

Jadi, Presiden Prabowo tidak perlu bertemu dengan para konglomerat yang kini dikenal sebagai gerombolan oligarki kalau tujuannya untuk meyakinkan pasar di bursa saham. Pertanyaan yang harus dijawab: apa jaminannya pasar akan kembali menggeliat, terjadinya aksi beli besar-besaran yang akan menaikkan IHSG setelah Prabowo bertemu para konglomerat itu? Apakah Prabowo nanti akan membujuk mereka membeli saham-saham yang sudah jatuh harganya itu—yang tentu saja ini melawan prinsip pasar?

Langkah-langkah instan dan tidak organik seperti ini selalu artifisial. Kalau filosofi hidupnya seperti ini, maka apa bedanya dengan salah satu anggota kabinetnya yang bernama Bahlil yang membuat disertasi secara curang untuk mendapatkan gelar Doktor. Semua orang yang cukup terdidik tahu pasar tidak bisa dibohongi dengan gimmick murahan. Hal yang sama, disertasi doktoral juga harus ditulis sendiri dengan riset sendiri sehingga kelak ketika ujian, si mahasiswa bisa menjawab pertanyaan penguji.

Prabowo mestinya bisa menjaga sensitivitas pasar yang bisa bergejolak hanya karena salah ucap yang keluar dari lisannya sendiri. Mengatakan rakyat tidak mengenal saham hanya untuk lari dari kelemahan pemerintahannya yang tidak dipercayai lantai bursa sangatlah fatal. Ini sama saja dengan ingin memadamkan kebakaran dengan menyiramkan bensin. Justru apinya tambah besar dan membara.

Seorang pemain saham yang juga dikenal sebagai aktivis medsos mengatakan pernyataan Prabowo ini turut menyebabkan semakin jatuhnya IHSG.

Tetapi, dari semua ketidakjelasan dan paradoks selama lima bulan Prabowo menjabat, yang paling dibenci rakyat adalah gestur politiknya yang selalu kelihatan melindungi Jokowi. Prabowo mengatakan Jokowi adalah guru politiknya dan pada sebuah acara Gerindra, dia berteriak dengan suara serak, “Hidup Jokowi!"

Prabowo tidak perlu seperti itu. Dia harus berdiri dan membuat pembatas yang jelas antara yang benar dan yang salah. Siapapun yang salah dan melanggar hukum harus diadili, termasuk Jokowi sendiri. Nabi Musa saja yang dibesarkan oleh keluarga Fir’aun setelah diselamatkan dari Sungai Nil tetap menyampaikan mana yang benar dan mana yang salah. Nabi Musa pantang mengatakan "Hidup Fir'aun" manakala dia tahu Fir'aun berbuat zalim kepada Bani Israil.

Prabowo mesti kembali ke jatidiri semula, menjadi putra seorang begawan ekonomi terhormat, yang dulu dikenal cerdas dan memegang nilai-nilai moral yang tinggi. Memposisikan diri sebagai murid politik Jokowi yang kini dikenal sebagai penjahat kemanusiaan tidak hanya membuat pasar semakin bergejolak, tetapi juga menurunkan nilai kemanusiaan Prabowo sendiri.

Baru lima bulan Prabowo salah jalan, dan ini belum terlambat. Tapi itu kembali terpulang kepada Prabowo sendiri bagaimana ia ingin dikenang setelah mati dan bagaimana ia ingin bernasib di akhirat kelak. Pasar sudah mengirim sinyal: duetnya dengan Jokowi penjahat kemanusiaan biang pemicu Indonesia gelap simply doesn't work.

Justru duet maut ini membuat Indonesia maut dan semakin gelap gulita. ***

Indonesia Gelap: Lebih Parah dari Duterte, Jokowi Harus Segera Ditangkap

Perspektif KBA News, Sabtu, 15 Maret 2025

Buni Yani

Hari Selasa, 11 Maret 2025 menjadi titik balik kehidupan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang sedang menjalani masa pensiun. Ketika dia baru saja sampai Manila dari lawatan ke Hongkong, pria yang sudah tampak mulai renta itu digelandang oleh polisi menuju sebuah ruangan. Dia ditangkap oleh Interpol atas tuduhan kejahatan kemanusiaan. International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda menerbitkan surat penangkapannya.

Rodrigo Duterte baru saja balik dari Hongkong menjenguk putrinya, Sara Duterte, yang sebulan lalu dimakzulkan DPR Filipina dari jabatan Wakil Presiden. Di Hongkong dia sekaligus melakukan kampanye untuk pemilu yang akan diadakan pada 12 Mei mendatang. Sara dimakzulkan karena mengancam membunuh Presiden Bongbong Marcos.

Begitu mendarat, Duterte langsung ditahan polisi. Interpol menangkap Duterte semasih berada di atas pesawat. Dia dibawa ke sebuah ruangan bersama anak dan istrinya beserta pengawal yang ikut serta dalam rombongan. Dia berjalan tertatih menggunakan tongkat. Ketika berbicara dia kelihatan letih. Mata kiri dan kanannya tampak tidak simetris, yang kiri terlihat lebih kecil dari yang sebelah kanan.

Duterte ditahan di Pangkalan Udara Villamor yang tidak jauh dari Bandara Internasional Ninoy Aquino. Pendukungnya langsung berkumpul dan berdemo di gerbang gedung. Mereka mengatakan apa yang telah dilakukan Duterte selama menjabat sebagai presiden yaitu melakukan pembunuhan secara masif kepada pengedar narkoba—yang menurut ICC di Den Haag merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan”—justru membuat Filipina tambah aman dan baik bagi rakyat.

“Walang puso,” teriak pendukungnya. Walang puso dalam Bahasa Tagalog artinya “tidak punya hati”—yang merupakan ungkapan kemarahan dan kekecewaan karena Interpol telah menahan Duterte secara paksa dan tidak semestinya. Setelah ditahan, Duterte memang dikabarkan gula darahnya naik dan kesehatannya menurun. Pasangannya, Honeylet Avanceña, sempat adu mulut penuh emosi dengan petugas polisi yang menangkap suaminya. Anda mau menangkap orang tua berusia 80 tahun yang sedang tidak sehat? Kira-kira begitu Honeylet protes dalam Bahasa Tagalog.

Spontan publik mengaitkan penangkapan Duterte oleh Interpol dengan perseteruan sengit antara Bongbong Marcos dengan Sara Duterte. Spekulasi beredar bahwa Duterte tidak mungkin ditangkap oleh Interpol seandainya hubungan antara Bongbong dan Sara tidak retak. Dulu Bongbong tidak mengizinkan Duterte ditangkap atas perintah ICC. Kini Bongbong berubah setelah pecah kongsi dengan Sara.

Sejumlah analis mengaitkan penangkapan Duterte dengan usaha Bongbong Marcos, putra mantan Presiden Ferdinand Marcos, dengan pemilu sela pada 12 Mei mendatang. Spekulasi beredar, langkah ini diambil Bongbong untuk menurunkan jumlah suara dan kursi partai yang terkait dengan klan Duterte. Namun para analis pada saat yang sama juga belum yakin apakah langkah ini akan berjalan sesuai rencana atau justru menaikkan popularitas Duterte—semacam backfire yang sama sekali tidak diantisipasi oleh Bongbong.

Duterte diterbangkan pukul 11.03 Selasa malam ke Den Haag dengan singgah di Dubai. Sekitar 10 menit kemudian Presiden Bongbong Marcos mengadakan konferensi pers di Istana Malacañang. Dengan muka seolah tanpa dosa Bongbong mengatakan pemerintahannya hanya menjalankan hukum internasional dan harus tunduk pada perintah ICC.

Di sinilah masalahnya. Duterte dan pendukungnya justru mempermasalahkan legalitas penangkapan itu. Kata mereka, Filipina bukanlah wilayah yurisdiksi ICC karena Filipina sudah keluar dari keanggotaan ICC ketika Duterte masih menjabat sebagai presiden.

Pelajaran apa yang bisa dipetik dari drama di Manila ini? Yaitu aliansi politik tanpa kesamaan ideologi yang kuat sangat rentan pecah di tengah jalan. Dua dinasti politik Filipina itu tidak punya kesamaan mendasar yang bisa menjadi basis perjuangan. Aliansi mereka pada Pemilu 2022 murni pragmatis untuk mengalahkan pasangan Leni Robredo-Francis Pangilinan dan pasangan Manny Pacquiao-Tito Sotto.

Hal yang sama bisa terjadi bila kita secara seksama mencermati politik di tanah air. Aliansi Prabowo-Jokowi murni untuk mengamankan suara pada Pemilu 2024. Prabowo bersedia menurunkan standar nilai yang dipegang selama ini dengan menerima Gibran "Fufufafa" anak haram konstitusi sebagai wakilnya dan terpaksa harus bekerja sama dengan Jokowi yang telah dua kali mencuranginya.

Di pihak Jokowi, dia membutuhkan Prabowo setelah PDIP tidak bisa dia jinakkan. Jokowi memerlukan pelindung setelah tidak lagi jadi presiden karena dia paham betul penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati telah menanti. Jokowi dengan sadar melakukan pelanggaran konstitusi, menipu publik, melakukan korupsi, melakukan pembunuhan brutal, dan memenjarakan lawan politik selama 10 tahun berkuasa secara zalim.

Sama sekali tidak ada ideologi atau nilai dasar yang bisa jadi perekat aliansi Prabowo-Jokowi. Kalaupun ada, pastilah komitmen kezaliman yang telah dilakukan Jokowi yang akan dilanjutkan Prabowo karena telah dibantu dalam pemenangan Pemilu. Semacam kontrak tidak tertulis untuk menabalkan pameo "partner in crime"—tapi kali ini dengan makna harfiah.

Goyahnya aliansi politik menjadi hal yang biasa dan terjadi di mana pun di seluruh dunia. Bila PDIP dengan Jokowi bisa pecah kongsi, aliansi Sara Duterte-Bongbong Marcos akhirnya bubar, maka apa jaminannya Prabowo-Jokowi akan terus bersatu? Apa lagi persatuan mereka murni digerakkan oleh pragmatisme politik—atau lebih tepatnya anarkisme politik—maka bubarnya persekutuan mereka hanya tinggal menunggu pemicu kecil saja.

Realitas politik sekarang menunjukkan rakyat mendesak Prabowo menangkap Jokowi penjahat kemanusiaan yang telah membawa Indonesia menuju kegelapan. Tuntutan ini semakin hari semakin kuat karena rakyat sudah sadar bahwa kerusakan yang ditimbulkan Jokowi sama sekali tidak bisa dimaafkan.

Batu uji Prabowo terletak pada kasus ini, apakah dia akan mendengar suara hati nurani rakyat yang sedang mencari keadilan atau justru memihak kezaliman besar yang telah dilakukan oleh Jokowi. Bila Prabowo salah dalam mendiagnosa masalah, maka kekuasaannya rentan untuk digoyang. Tuntutan mundur menggema dari banyak kota bila Prabowo terus melindungi Jokowi.

Dari Yogya kencang sekali tuntutan agar Prabowo-Gibran mundur oleh karena meluasnya kekecewaan terhadap situasi yang semakin memburuk hampir di semua bidang. Suara kekecewaan ini akan semakin dalam bila Prabowo menunjukkan gestur politik yang terus kelihatan ramah dan mesra dengan Jokowi.

Tuntutan ini bukan tanpa dasar. Dosa dan kejahatan Jokowi sangatlah besar, bahkan lebih besar daripada “dosa” Duterte—seandainya kebijakan menumpas gerbong narkoba itu bisa dikategorikan sebagai dosa. Sementara "dosa" Duterte hanya terfokus pada kebijakan dia dalam menangani gembong narkoba, kezaliman Jokowi sangatlah lengkap.

Jokowi melakukan pembunuhan dan penangkapan lawan politik tak bersalah, dia dan keluarganya melakukan korupsi yang sudah dilaporkan ke KPK, secara sengaja melanggar konstitusi, melakukan kebohongan publik, melakukan kampanye anti Islam secara masif, melakukan kriminalisasi, memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa, menggunakan buzzer bayaran untuk secara kotor membohongi, melakukan fitnah, dan membolak-balikkan fakta, dan banyak lagi.

Karena hal inilah maka opini publik sekarang berkembang bahwa bila Duterte yang kesalahannya terbatas dan masih diperdebatkan saja bisa ditangkap Interpol atas perintah dari ICC, maka mestinya Jokowi yang telah melakukan kejahatan begitu besar seharusnya langsung bisa ditangkap untuk mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya. Tuntutan ini tidak berlebihan dan mengada-ada.

Tapi itu terpulang kembali ke Prabowo, apakah dia punya kehendak politik untuk menegakkan keadilan bagi rakyat dan negerinya. Di Filipina, kehendak politik dan gerak cepat Presiden Bongbong Marcos-lah yang menjadi kunci mengapa Duterte dengan gampang diekstradisi ke Belanda untuk menghadapi tuntutan ICC di Den Haag.

Prabowo kini harus melewati dilema yang sama sekali tidak rumit: apakah dia akan mengorbankan 270 juta rakyat demi seorang Jokowi? Menggunakan penalaran mana pun, maka Prabowo akan segera menangkap Jokowi bila dia betul-betul berjuang untuk bangsa dan negaranya. ***