Sunday, June 30, 2013

Modernitas dan Korupsi

Rubrik Ide, Koran Tempo, 30 Juni 2013

Buni Yani
Peneliti Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology Universitas Leiden, Belanda, sekarang sedang penelitian mengenai budaya pop dan modernitas

Modernitas perlu biaya, tak bisa gratis begitu saja. Ongkos paling kasat mata bisa berupa benda material, namun bisa juga barang tak tampak mata yang lebih halus dan ideologis sifatnya. Modernitas diperjuangkan, ia tak datang dengan sendirinya dan otomatis melekat pada diri seseorang. Modernitas harus ditampakkan karena ia adalah etalase di mana prestise bisa dipamerkan.

Orang-orang berebut marwah modernitas karena prestisenya bisa punya dampak sosial dan budaya yang penting. Modernitas dianggap membawa tuah yang bisa mengubah persepsi khalayak akan postur seseorang dalam pergaulan sosial. Orang-orang berlomba ingin disebut modern karena di dalamnya tersimpan janji yang agung dan tinggi bahwa ia adalah segala hal yang bisa menjadi obat segala sesuatu yang dikonotasikan terbelakang. Dalam dunia sosial, keterbelakangan adalah aib yang mesti ditebus dan dibayar berapa pun harganya.

Secara umum, konstruksi wacana demikian ini tak hanya berlaku pada kelas sosial tertentu, seperti kalangan menengah dan atas, misalnya. Di kalangan masyarakat bawah pun modernitas memiliki arti dan ciri sendiri yang berlaku, beredar dan diterima sebagai kebenaran. Di kelas sosial mana pun, modernitas adalah aspirasi yang terus diperjuangkan dan direbut karena ia adalah simbol kemajuan dan gerak ke depan. Di kawasan perumahan mewah dan prestisius Menteng tahun 1960-an, mendengarkan musik rock ’n roll dianggap sebagai simbol modernitas karena marwah Barat, kebaruan, dan sisa-sisa prestise kolonialismenya. Di tempat lain Ibu Kota, sebaliknya, irama gambus dianggap sebagai pencapaian modernitas yang tinggi. Yang satu mengacu ke dunia Barat, yang lainnya ke dunia Arab-Islam. Dua-duanya mendaku sebagai telah mengadopsi modernitas dengan cara masing-masing.

Aspirasi akan modernitas kelihatannya sama tuanya dengan aspirasi akan intelektualitas karena keduanya memiliki banyak titik singgung yang mempertemukan. Modernitas adalah proyek yang tak pernah selesai, tulis Habermas. Tak pernah selesai karena setiap zaman memiliki semangat dan ciri sendiri dalam melihat apa yang baru dan maju dan apa yang dianggap mundur dan terbelakang. Ungkapan Habermas ini buat sebagian orang bisa jadi kemubaziran yang tidak perlu karena modernitas memang sebuah gerak maju ke depan yang memperbaharui diri sendiri terus-menerus yang tentu tak akan selesai sampai berakhirnya dunia. Namun Habermas menjadi relevan manakala modernitas dikaitkan dengan semangat zaman atau zeitgeist. Justru karena setiap zaman memiliki semangat, aspirasi budaya dan intelektual sendiri, maka proyek tentang kebaruan dan kemajuan itu tak akan pernah selesai.

Modernitas per se tak pernah salah dalam dirinya karena ia adalah gagasan tentang kemajuan dan kebaruan yang inheren melekat dalam diri manusia yang dinamis. Bukan modernitasnya yang salah dan merusak, tetapi arah perlintasan atau trajektori sosial serta konsekuensinya. Implikasi sosial modernitas bisa sangat merusak bila segala ongkos yang harus dibayarkan untuk mencapainya mesti menggunakan sumber-sumber milik publik. Karena yang porak-poranda bukan cuma materi, namun juga nilai-nilai sosial-budaya sebagai penyangga sebuah budaya dan peradaban. Dalam banyak kasus di Indonesia, modernitas telah memangsa banyak korban. Modernitas telah menjadi gagasan dan praktik yang ganas, yang haluannya telah diputar-balikkan menjadi kiamat kecil ruang publik. Pejabat, politisi, dan pemangku kepentingan publik dalam mengejar ambisi dan prestise sosial mereka telah mencuri kekayaan yang mestinya menjadi sumber kemaslahatan publik. Bagi mereka, membebankan ongkos modernitas untuk prestise pribadi dan kelompok dari kekayaan publik bukanlah dosa karena itu bagian dari kecerdasan berakrobat politik.

Dalam perlintasan demikian, modernitas yang berkawin-mawin dengan politisi narsis yang tak henti-hentinya memuja dirinya di hadapan publik tidak cuma mengerikan namun juga telah menjelma jadi sumber dari segala bencana sosial. Dengan penghasilan yang tidak mencukupi untuk membayar ongkos modernitas yang tinggi, mau tak mau mereka putar otak untuk menemukan sumber dana yang bisa dimainkan. Lalu mereka menemukan kekayaan publik sebagai sumber yang bisa dijarah. Dengan kepintaran memainkan pasal demi pasal undang-undang, lobi, kongkalikong dan perbuatan tidak senonoh lainnya, maka target penjarahan kekayaan publik menjadi legal. Mereka merasa bukan melakukan korupsi karena seringkali di atas kertas memang sah dan memiliki justifikasi hukum yang tak terbantahkan.

Ongkos modernitas mahal dan tak pernah gratis. Dalam dunia yang telah dibentuk oleh kapitalisme dan konsumerisme yang ganas dan masif, maka gaya hidup modern itu adalah mobil mewah, rumah besar, baju bermerek, parfum wangi, dasi yang indah berselera, dan jabatan publik yang tinggi dan berpengaruh. Khusus untuk yang terakhir ini, dari tahun ke tahun ongkosnya terus naik berlipat-lipat. Agar mendapatkan promosi dari partai politik untuk memegang jabatan tertentu, si calon harus membayarkan biaya yang sangat besar yang lagi-lagi sumbernya diambil dari sumber kekayaan publik yang dilakukan dengan cara korupsi. Lingkaran setan ini tak akan berhenti sampai akhirnya menjadi megaskandal dan pelakunya ditangkap KPK.

Kondisi modernitas dengan trajektori korupsi ini mengingatkan saya akan tesis Zygmunt Bauman tentang apa yang ia maksud dengan “modernitas yang cair” (liquid modernity). Bauman menemukan tiga konsekuensi modernitas yang mesti ditanggung oleh masyarakat modern. Pertama, munculnya ketidakpastian di mana-mana; kedua, masyarakat modern hidup dalam risiko yang berkelanjutan; dan ketiga, masyarakat modern harus bertindak dalam kondisi keyakinan yang terus-menerus berubah. Kondisi kepegawaian mungkin bisa merangkum ketiga konsekuensi yang disebut Bauman ini: karena modernitas membawa gagasan efisiensi yang membuat perusahaan tidak mau mempekerjakan karyawan sebagai pegawai tetap, maka praktik outsourcing terjadi di mana-mana. Ini membuat hidup para pekerja tidak menentu, penuh risiko, dan untuk mengatasi persoalan yang terus-menerus berubah, maka mereka dituntut memutuskan dengan keyakinan yang terus-menerus berubah pula. Bagi Bauman, alih-alih padat dan statis, modernitas itu cair karena berubah dengan cepat dan perubahannya terus-menerus terjadi.

Anehnya, tesis Bauman ini bertolak-belakang dengan modernitas yang diresapi oleh para politisi dan pejabat publik Indonesia. Sementara Bauman melihat modernitas dengan suasana hati sendu, muram dan penuh peringatan karena membawa akibat yang serius dalam kehidupan, di Indonesia, modernitas disambut dengan jingkrak-jingkrak pesta riuh-rendah. Bagi para pejabat publik ini, modernitas adalah ajang di mana hal berbau materi dan prestise sosial dipamerkan. Namun sayang, untuk membayarnya, biaya-biaya harus dicuri dari dana publik melalui korupsi.***


Sunday, February 19, 2012

Ruang Publik sebagai Budaya Pop

Koran Tempo, Minggu, 19 Februari 2012 (Rubrik: Ide)

Buni Yani
PENELITI INSTITUTE OF CULTURAL ANTHROPOLOGY AND DEVELOPMENT SOCIOLOGY UNIVERSITAS LEIDEN, BELANDA, SEKARANG SEDANG MELAKUKAN PENELITIAN MENGENAI BUDAYA POP DAN MODERNITAS

Modernitas, yang ditandai oleh gerak cepat sejarah, mengingatkan kita akan tesis Giddens yang menyebutkan bahwa modernitas itu kini lari tunggang-langgang, bahkan telah membuat nilai-nilai tradisional kocar-kacir tak tentu arah. Keserbacepatan ini sekaligus juga menandai lahirnya banalitas atau kedangkalan. Semua yang bergerak dalam ruang publik, untuk meminjam Habermas, seolah telah menjelma menjadi budaya pop yang hanya akan diingat sejenak karena penampakan luarnya yang menggiurkan. Tak ada isi, jauh dari permenungan yang mendalam, dan kadang kala menipu sedemikian rupa. Namun, ironisnya, orang kebanyakan tidak tahu apa yang sedang terjadi.

Ahli media dan sosiolog yakin benar bahwa semua ini sebagiannya disebabkan oleh digdayanya pengaruh media terhadap ruang publik dan masyarakat. Tanpa media, gerak cepat ini tak akan mengalami akselerasi sedemikian dahsyatnya, sampai-sampai masyarakat hanya mengingat kejadian-kejadian terbaru dan pada saat yang sama akan cepat melupakan kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Sampai batas tertentu, masyarakat secara umum mengalami apa yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan sebagai amnesia kolektif, karena lebatnya hujan informasi yang menggempur terus-menerus tanpa henti.

Ini fenomena global ras manusia kini yang tidak hanya terjadi di pusat-pusat modernitas lama, seperti Eropa dan Amerika, namun juga telah melanda lokalitas modern baru negara-negara di Asia. Pencitraan media kini menjadi kewajiban bagi siapa pun yang ingin berjaya di hadapan publik. Tak peduli apakah ia artis, pengusaha, atau politikus, ia harus terlebih dulu menjadi selebritas yang baik untuk memenangi hati masyarakat. Selebritas, bukan esensi, yang lebih pokok perannya kini. Maka, lahirlah politikus, pengusaha, dan pengamat yang tampil seperti artis, berbicara panjang-lebar di televisi namun hanya memproduksi wacana sekelas lagu pop, dan, sekali lagi, ironisnya, publik tak tahu bahkan senang akan hal demikian, karena dianggap hiburan yang dibutuhkan.

Banalitas tentu tak selalu berkonotasi negatif. Nasionalisme, untuk sementara kalangan, lahir dari pernik-pernik, kejadian, dan pengalaman dangkal sehari-hari. Namun kedangkalan yang disebabkan oleh efek budaya pop tidak hanya membuat peristiwa penting sehari-hari dibuat dan disulap menjadi hiburan semata yang sebentar lagi akan dilupakan, namun yang lebih mengkhawatirkan adalah efeknya yang membuat masyarakat menjadi malas, pasif, dan melihat sesuatu tanpa visi. Debat penting mengenai dampak korupsi tidak lagi memiliki magnitude yang punya nilai jurnalisme tinggi karena format, isi, dan kemasan medianya begitu pop dan ringan. Pembawa acara menyebut kata "korupsi" dengan tersenyum dan enteng, sementara tersangka korupsi yang dijadikan sumber tetap berwajah semringah seolah dunia berpihak kepadanya.

Ada kalanya sebuah bangsa memerlukan momen kritis di mana sesuatu yang serius harus ditempatkan sebagai sesuatu yang serius, sesuatu yang mesti mendapatkan perhatian publik harus dibawakan dengan cara yang lebih pantas. Kasus korupsi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, untuk menyebut beberapa, adalah di antara isu-isu yang harus dibawakan dan dibicarakan dengan cara yang semestinya memiliki bobot tinggi, sehingga siapa pun yang melihatnya akan menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Membuat isu-isu tersebut sebagai isu pop tidak hanya menunjukkan kegagalan pemahaman terhadap misi luhur jurnalisme, namun juga yang lebih parah adalah terjadinya kekerasan epistemologis karena gagal menempatkan pengetahuan secara semestinya.

Media bukan satu-satunya pihak yang menyumbang terhadap proses masif budaya pop pada ruang publik ini. Agen-agen sosial yang terperangkap dalam struktur modernitas tak bisa mengelak dari kenyataan bahwa gerak cepat modernitas berada di luar jangkauannya untuk dikendalikan. Bukan agen yang mengendalikan struktur, melainkan sebaliknya, strukturlah yang mengendalikan agen. Proses "popisasi" sampai batas tertentu merupakan akibat langsung dari modernitas, di mana modernitas sendiri sebagiannya dibentuk oleh teknologi komunikasi yang semakin merajai.

Skenario kuldesak ini kedengaran begitu tak mengenakkan, namun inilah fakta yang harus dikunyah oleh masyarakat modern. Di antara solusi yang mungkin adalah dengan memberdayakan agen sosial dan terbentuknya massa kritis demi ruang publik Indonesia yang lebih baik.

Wednesday, July 20, 2011

Modernitas Dangkal dan Modernitas Esensial

Koran Tempo, Sabtu, 16 Juli 2011

Buni Yani
Peneliti Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology Universitas Leiden, Belanda, sekarang sedang penelitian lapangan di Manila mengenai budaya pop dan modernitas

Sejak menginjakkan kaki di bandara Ninoy Aquino, Manila, sulit sekali bagi saya membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa Filipina. Bagaimana ekspresi muka, keramah-tamahan dan kesopanan menerima tamu para petugas bandara mengingatkan saya akan kampung halaman sendiri di Jakarta. Cara petugas itu menawarkan jasa, menanyakan keperluan saya, senyum, gerak tubuh, bahkan hampir semua yang melekat dalam dirinya persis seperti manusia yang biasa kita temukan di Indonesia. Begitu melihat tampang Melayu saya, para petugas itu langsung mengajak bicara dalam Bahasa Tagalog, bukan Bahasa Inggris.

Mendapatkan respons demikian, saya sungguh merasa di kampung halaman sendiri. Secara antropologis, manusia Indonesia dan Filipina begitu mirip, bahkan persis sama. Bahasa Tagalog adalah bahasa yang mendapatkan pengaruh dari Bahasa Melayu, karenanya banyak kosa kata Bahasa Tagalog yang mirip dan sama dengan Bahasa Indonesia modern. Maka kita akan menemukan kata anak, asin, dingding (dinding), mangkok, tali, dan banyak kosa kata lainnya yang punya arti sama atau mirip dengan Bahasa Indonesia.

Melihat ini, pikiran saya melayang jauh ke puluhan tahun silam ketika gagasan Maphilindo, yaitu poros budaya yang ingin mempersatukan Malaysia, Filipina dan Indonesia dalam satu rumpun budaya Melayu, mengemuka. Berhasilkah gagasan ini? Tidak.

Pertama, gagasan ke-Melayu-an bagi orang Filipina kelihatannya cukup asing, kecuali mereka yang tinggal di bagian selatan, terutama karena memiliki kesamaan agama dengan mayoritas bangsa Melayu. Kedua, bangsa Filipina, jauh terpatri di dalam hati, mereka merasa lebih modern daripada bangsa Indonesia dan Malaysia. Sementara Filipina yang mayoritas Katolik memiliki aspirasi dan afiliasi budaya ke Barat (Spanyol lalu kemudian Amerika), Indonesia dan Malaysia yang mayoritas Islam masih sangat kuat aspirasi dan afiliasi budayanya ke Timur Tengah. Fakta ini sekaligus berbicara sendiri bahwa modernitas cenderung diasosiasikan dengan segala sesuatu yang berasal dari Barat, bukan yang berasal dari Timur Tengah.

Kini kehidupan modern Manila seperti layaknya kota-kota di Eropa dan Amerika. Di restoran dan tempat-tempat umum lainnya, merupakan pemandangan yang lazim adegan berciuman mesra sesama jenis (perempuan sesama perempuan, laki-laki sesama laki-laki) dan orang-orang di sekeliling pun tak ambil pusing. Gadis-gadis menikmati asap rokok mereka di depan kampus, mall, dan tempat-tempat umum lainnya. Hal-hal ini secara umum belum kita temukan di Jakarta maupun Kuala Lumpur.

Bahasa Inggris adalah bahasa yang lazim digunakan dalam pergaulan sehari-hari dan media. Kecenderungan ini banyak mendapatkan kritik karena dianggap terlalu mendewa-dewakan bahasa asing (Barat), sikap mental inferior yang kontraproduktif, dan bahkan membawa pengaruh yang negatif belaka bagi bangsa Filipina.

Modernitas bagi orang Manila kebanyakan diterjemahkan sebagai gaya hidup, sikap jiwa yang menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi di Barat, dan semua hal yang tampak di permukaan, yang kasat mata, untuk ditunjukkan kepada orang lain. Modernitas Manila bisa ditemukan dalam budaya pop, dan bagi kebanyakan orang, pemahaman mereka terhadap modernitas tak pernah keluar dari kerangkeng sempit ini. Mungkin di sinilah letak poin para pengeritik budaya Filipina secara umum, bahwa modernitas yang diserap oleh orang kebanyakan adalah gaya hidup yang ”enak-enak” saja, yang tampak di permukaan, kulit paling luar, tanpa berusaha masuk ke intisari sesungguhnya dari makna modernitas.

Modernitas menjadi semacam ciri pribadi yang ditunjukkan oleh aspirasi dan afiliasi budaya, bagaimana seseorang mencitrakan diri dan ingin dilihat oleh orang lain, dalam mempersepsi dan berinteraksi dengan dunia, yang kemudian menjadi perilaku kolektif. Perilaku umum ini menjadi tren yang diterima secara luas sehingga menjadi perilaku bersama masyarakat yang lambat laun setelah melalui kurun waktu tertentu menjadi budaya bersama, lalu dianggap sebagai taken for granted.

Marx, Durkheim dan Simmel adalah di antara pengkaji awal mengenai modernitas dengan kecenderungan melekatkan makna modernitas pada negara-bangsa dan perkembangan masyarakat secara umum (Dodd 1999). Ada juga teoretisi yang mendefinisikan modernitas sebagai cara pandang, cara berpikir, cara melihat dunia. Habermas, yang menyebut modernitas sebagai proyek yang tak kunjung selesai, melihat modernitas sebagai kebaruan belaka yang akan dianggap kuno ketika hal lebih baru muncul mengalahkan yang lama (Habermas dalam D’Entreves and Benhabib 1996). Pemikir lainnya, yaitu Giddens, di antaranya, melihat modernitas sebagai ”seperangkat perilaku tertentu dalam melihat dunia” (Giddens 1998:94), meskipun Giddens memahami modernitas jauh lebih luas dari ini.

Sungguhkah Manila (dan Filipina secara umum), yang bersikeras menjauhkan diri dari identitas ke-Melayu-an, karena merasa lebih modern dari bangsa Melayu secara umum, mengadopsi, menyerap, dan menjalankan modernitas secara menyeluruh? Kelihatannya tidak. Trajektori modernitas Manila secara umum menuju ke arah modernitas dangkal, bukan modernitas esensial, oleh karena yang pertama-tama menarik perhatian, diresapi dan dijalankan masyarakat secara umum dalam kehidupan sehari-hari adalah yang kasat mata, yang ”enak-enak”, dan gampang ditiru. Di lain pihak, perilaku dan sikap mental yang lebih esensial, seperti tepat waktu, kerja keras, disiplin, anti-korupsi, dan perilaku lain yang membutuhkan usaha ekstra keras agar bisa menjadi perilaku budaya yang terpuji masih jauh tertinggal di belakang.

Indonesia bisa belajar dari pengalaman ini, apakah akan menempuh jalan Filipina atau jalan Jepang. Sementara di Filipina dalam proyek adopsi budaya Barat-nya yang tertangkap kebanyakan yang di permukaan saja, di Jepang, tanpa perlu kebarat-baratan dalam berbahasa, pemberian nama, gaya, dan hal dangkal lainnya, mampu membangun negerinya dengan etos modern melalui perilaku tepat waktu, kerja keras, disiplin, anti-korupsi, dan perilaku terpuji lainnya. Bagi bangsa Jepang, etos inilah makna modernitas yang sesungguhnya. ***